Lapas Lamongan Ikuti Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham RI Secara Daring
LAMONGAN – Libas Malaka
Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lamongan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jatim mengikuti Upacara Pelantikan dan serah terima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara daring, Senin (18/03/2024).
Kegiatan ini berpusat di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, DKI Jakarta dan diikuti oleh seluruh UPT dibawah naungan Kemenkumham RI, Turut hadir Jajaran Lapas Lamongan mengikuti kegiatan tersebut melalui aplikasi zoom di Aula Lapas Lamongan.
Upacara diawali dengan Pembacaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah Jabatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penandatanganan Naskah Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas oleh pejabat yang dilantik.
Pada sambutannya, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H Laoly mengucapkan selamat mengemban amanah baru kepada pejabat yang telah dilantik. Amanah baru yang diemban harus memiliki tanggung jawab yang tepat serta semakin cepat dan tanggap dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Jabatan yang telah diemban tentu memiliki peran yg sangat penting dan berharap dapat menjembatani program kementerian serta harus mampu menjadi leader bagi instansi yang dipimpin nantinya.
Menteri Yasonna menyampaikan pidato yang menggarisbawahi peran penting yang dimainkan oleh pimpinan tinggi di Kemenkumham dalam menjalankan tugas.
“Pimpinan tinggi di lingkungan Kemenkumham ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak masyarakat.
Pelantikan ini adalah upaya kita untuk memastikan kita memiliki pejabat yang berkualitas dan berkompeten dalam mengemban tugas ini,” ujar yasonna.
Pelantikan dan serah terima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara daring ini mencerminkan semangat reformasi dan modernisasi dalam sektor penegakan hukum Indonesia.
Diharapkan bahwa para pejabat yang dilantik akan membawa perubahan positif dalam tugas-tugas mereka, sehingga Indonesia dapat terus maju menuju sistem hukum yang lebih kuat dan efisien.
(Ng)
About Post Author
