Bupati Malaka Hadiri Kunker Menkopolhukam dan Mendagri di Perbatasan RI-RDTL
Belu.libasmalaka.com-Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran menghadiri kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prof Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian di Atambua, Kabupaten Belu, Kamis (18/06/2020).
Usai diterima di halaman depan, rombongan disuguhkan tarian Likurai dan doa.
Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada kedua menteri yang berkenan berkunjung ke Rai Belu, tanah Sahabat.
” Kepada Bapak Menteri berdua, selamat datang dan melihat, merekam secara langsung hal-hal aktual menyangkut persoalan pemerintahan dan pembangunan yang ada di daerah kami yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste,” ujar Wabup Belu sambil mengharapkan semoga kunjungan ini membantu percepatan pembangunan ekonomi di perbatasan.
Wakil Gubernur NTT, Yosef Nae Soi pun mengatakan hal yang sama bahwa kehadiran kedua Menteri ini akan semakin memacu pembangunan di daerah dan tentunya memiliki dampak yang besar bagi Provinsi NTT.
Menteri Dalam Negeri Moh. Tito Karnavian dalam sambutannya menyentil daerah perbatasan dan Pos Lintas Batas yang harus dikerjakan dan akan menjadi model perekonomian dan industri.
“Salah satu Pos Lintas Batas Negara yang menjadi perhatian dan dijadikan model ekonomi dan industri yakni Motaain bersama 3 pos lainnya di Sambas Kalimanam dan Sakow Papua. Ini akan menjadi agenda penting untuk dikerjakan,” kata Mendagri.
Menyentil Pilkada, Mendagri Tito menekankan bahwa semua tahapan sudah dimulai, sehingga setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada dapat mengikutinya dengan baik sehingga pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang berjalan dengan aman dan lancar.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD dalam arahannya menjelaskan tentang sistem demokrasi yang dianut bangsa ini, yang harus menjadi pedoman bagi bangsa ini untuk menuju ke arah yang lebih baik.
Selain demokrasi, Mahfud MD juga menegaskan bahwa hukum di Indonesia harus ditegakkan untuk mendapatkan keadilan.
“Jika dalam sebuah perhelatan pilkada misalnya ada yang kalah, tidak boleh mengamuk. karena ada jalur hukum yang harus ditaati dan menjadi payung bagi perjalanan demokrasi bangsa yang besar ini,” ungkapnya.
Kunjungan kerja itu ditandai dengan penanaman anakan oleh kedua Menteri di depan halaman kantor Bupati Belu, yang disaksikan Wagub NTT, Bupati Malaka dan Bupati TTU.
Editor: Ananda Budiman
About Post Author
