Bupati Malaka Buka Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan
libasmalaka.com – Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Menggelar rapat pembahasan dan penyusunan rencana aksi kawasan perbatasan di lima kecamatan sebagai lokasi prioritas pembangunan di kabupaten Malaka tahun anggaran 2023- 2024
Rapat pembahasan dibuka oleh Bupati Malaka Dr Simon Nahak,SH.,MH, Rapat dilaksanakan di aula kantor camat Malaka tengah Kabupaten Malaka Propinsi NTT Selasa (23/8/2022)
Bupati malaka Dr. Simon Nahak , kepada wartawan mengatakan Perbatasan Negara bukan hanya terbatas pada wilayah pinggiran secara ruang fisik, melainkan juga wilayah secara fungsional pintu keluar- masuk menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia apalagi kabupaten Malaka berbatasan dengan dua negara darat Timor Leste sedangkan batas laut Australia
lokasi prioritas dikawasan perbatasan khususnya di kabupaten Malaka sudah tertuang dalam peraturan Presiden (Perpres) No.179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur .
Di kabupaten Malaka sendiri ada lima kecamatan yang bakal menjadi lokasi prioritas (lokpri) untuk pembangunan di segala aspek diantaranya Kecamatan Kobalima timur, Kobalima, Malaka tengah ,malaka barat, dan kecamatan Wewiku
Lanjut Bupati Simon Nahak,
“Kabupaten Malaka sendiri termasuk lokpri yang harus dibangun di semua bidang oleh Karena itu pihak kami harus punya planning dan perencanaan yang matang,
Karna kita membangun kan tidak hanya satu bidanng harus ada kolaborasi contoh dibidang kesehata pendidikan kemudian Desa katanya
Kita harus serius dan semangat dibidang pembangunan Karna sudah jelas sesuai PerpresNo.179 tahun 2014, bukan baru hari ini kita buat perencanaan, Karna situasinya Pandemi maka sempat tertunda sambung Bupati Simon .
Hal ini adalah kesempatan kita untuk segara membangun Karna sudah tertuang pada aturan yang ada dan lagi saya bersama OPD terkait sudah memperjuangkan hingga tingkat menteri terang Simon Nahak.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Malaka, Drs.Emanuel Makaraek,Msi, dalam laporannya menjelaskan pembahasan dan penyusunan rencana aksi kawasan perbatasan lima kecamatan lokasi prioritas di kabupaten Malaka tahun anggaran 2023 – 2024 menjelaskan, peserta yang hadir ini ada kepala desa kepala sekolah SMP ,SD Dan kepala puskesmas di kecamatan Malaka tengah Rencana aksi ini terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
Badan nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia, (BNPP) mempunyai tupoksi diantaranya pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, pengelolaan potensi kawasan perbatasan,dan pengelolaan wilayah batas negara infrastruktur ini terdiri dari infrastruktur fisik , infrastruktur pemerintahan, infrastruktur ekokesra, fisik itu jelas, seperti jalan ,jembatan,dan fisik lainya,
Pemerintahan , ada kantor camat kantor kepala desa dan balai pertemuan umum Kecamatan juga desa dan infrastruktur lainnya dan sekarang yang kita rencanakan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan yang sedang diskominkasikan mudah mudahan berkat dukungan bapak Bupati yang luar biasa 1 2 tahun kedepan perubahan itu bisa terjadi , dari sekarang kita sudah mengirit bapak Bupati sudah mengalokasikan anggaran sedikit untuk pembangunan pusat pemerintahan dukungan bapak Bupati kita terus melakukan komunikasi mudah mudahan pada tahun 2024 ada luncuran dana dari pemerintah pusat
Infrastruktur Ekokesra, lanjut Makaraek, itu dibidang ekonomi seperti pasar perbatasan , pasar desa dan lembaga lain yang bisa didukung kesra adalah tidak item utama seperti pendidikan kesehatan dan sosia, Potensi kita ada potensi daratan dan laut
Hari ini kita bertemu , karena tupoksi BPP mempunyai fungsi utama adalah perencanaan kordinasi pengawasan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan hasil daripada ini saya pastikan bahwa akan sampai di Jakarta sesuai dengan Anggota Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 27 kementerian dan lembaga contoh terkait pendidikan akan tembus di kementerian pendidikan terkait kesehatan akan tembus di kementerian kesehatan
Tujuan rapat . lanjut Makaraek untuk menghimpun data-data usulan pembangunan kawasan perbatasan di kabupaten tahun anggaran 2023 – 2024
Adapun hasil dari rapat ini adalah usulan-usulan pembangunan di kawasan perbatasan akan di rekap oleh badan pengelola perbatasan kabupaten Malaka kemudian akan di teruskan ke badan pengelola perbatasan provinsi dan BNPP Pusat”, ujarnya
5 kecamatan lokasi prioritas yang ada di wilayah kabupaten Malaka dan berbatasan langsung dengan daerah perbatasan negara dan usulan tersebut akan menjadi dokumen Perencanaan Induk pembangunan kawasan perbatasan kabupaten Malaka ”, tambahnya (red)
About Post Author
