Tuntas Klarifikasi Propaganda Isu Miring Program BPNT Malaka
libasmalaka.com- Pihak BRI Unit Betun dan Bulog Sub Divre Atambua berhasil menuntaskan propaganda isu miring Program Bantuan Pangan Non Tunai. Berbagai isu miring diklarifikasi pihak BRI Betun, Bulog Atambua dan Dinas Sosial (Dinsos) Kaupaten Malaka.
https://youtu.be/gYcOsjLpwu0
Kepala Perum Bulog Sub Divre Atambua Naomi Uli dalam keterangan persnya usai pertemuan bersama e-warung penyalur sembako Program BPNT di aula Kantor Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah, Kamis (25/11/21) mengatakan tidak ada masalah dalam penyaluran bantuan beras terkait Program BPNT di Kabupaten Malaka.
Naomi mengatakan penyaluran beras untuk menyukseskan program BPNT di Kabupaten Malaka dilakukan sesuai prosedur. Bulog mengenal Rumah Pangan Kita (RPK) dalam penyaluran bantuan. Di Malaka, ada 50-an RPK, tetapi hanya satu yang aktif sehingga dipakai Bulog. “Rumah Pangan Kita namanya Jisel yang aktif,” tandas Naomi.
Ditegaskan, tidak ada masalah jika rekening RPK Jisel atas nama Rafaela Lusia Lake, Koordinator Daerah (Korda) BPNT Kabupaten Malaka yang juga isteri Selus, pengelola RPK Jisel. “Tinggal ganti rekeningnya saja,” pinta Naomi sambil berharap agar tidak dipersoalkan.
Pernyataan Naomi tidak jauh berbeda dengan beberapa pemilik e-warung yang ditemui sejumlah awak media, belakangan ini. e-warung yang notabene BŔILink yang dipercayakan menyalurkan bantuan sembako mengaku tidak dipaksakan pihak manapun.
Semua e-warung menyepakati dan mempercayakan RPK Jisel sebagai suplier pengadaan beras bantuan tersebut. “Kami semua sepakat,” kata Martina Hoar, agen BRILink yang beralamat di Desa Lawalu Kecamatan Malaka Tengah, sebagaimana yang dilansir media.
Ternyata propaganda isu miring berkaitan dengan Program BPNT di Malaka dimainkan oknum yang ingin menjadi suplier pengadaan beras Bulog. Pasalnya, tidak ada lokasi atau agen yang bermasalah terkait penyaluran bantuan beras tersebut. Demikian, tidak ada klaim Kelompok Penerima Manfaat (KPM) jika pelayanan e-warung bermasalah. Pengelola program menghendaki agar dibutuhkan data riil terkait masalah supaya bisa diselesaikan untuk menjawab harapan KPM dan masyarakat umumnya.(Edi.S)