SBS. Masalah Hukum Jangan Dikaitkan Dengan Politik
Malaka. libasmalaka.com – Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS) menegaskan agar masalah penegakan hukum jangan dijadikan komodoti politik dan jangan dikaitkan dengan urusan politik karena secara substansi berbeda.
Urusan hukum itu berkaitan dengan Aparat Penegak Hukum ( APH) yang melibatkan para profesional yang bertugas sebagai APH. Sementara urusan politik yang sementara digelar menyangkut kegiatan pilkada untuk memilih kepala daerah.
Penegasan itu disampaikan SBS menjawab pertanyaan Pada pelaksanaan Rekoleksi Kategorial bagi ASN oleh Uskup Atambua di panggung Tahbisan Dekenat Malaka, desa Wehali Betun kecamatan Malaka Tengah kabupaten Malaka Senin ( 9/3-2020)
lebih lanjut SBS menjelaskan bahwa sebagai warga negara harus taat aturan, Korupsi itu dibuat karena dua hal yakni melanggar aturan dan ada niat”
saya minta, kata SBS “agar APH menjalankan tugas dan fungsinya secara profesiinal dan sesuai ketentuan.
Kita yang lain tidak usah presure dan intervensi karena Polisi Jaksa dan KPK itu adalah APH yang sangat profesional untuk mengurus mereka-mereka yang diduga melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara
Urusan penegakan hukum tidak boleh dikaitkan dengan urusan politik karena politik itu kaitan dengan urusan pilkada sementara urusan hukum itu berkaitan dengan APH
Para kandidat tidak boleh menggunakan hal ini sebagai komoditi politik karena ini murni urusan hukum”Pendekatan hukum tidak boleh dikaitkan dengan urusan politik.
Karena ini urusan profesional yang dilaksanakan APH ,kita berada di ranahnya APH sehingga tidak boleh tafsir bebas apalagi menuduh orang lain secara tidak mendasar.
Itu tidak boleh dan tidak benar berikanlah kesempatan penegak hukum melaksanakan tugasnya kata SBS.(ananda)
About Post Author
